Cikarang, 23/8/17 (SOLUSSInews) – Kini tercatat setidaknya delapan juta warga Indonesia yang punya pekerjaan dan gaji, tetapi tidak punya hunian layak. Sementara BPS mengekspos, defisit rumah kini mencapai 11,4 juta unit.
Padahal, hak memperoleh hunian layak dan terjangkau, merupakan salah satu perjuangan kita bersama untuk memenuhi kedaulatan rakyat Indonesia secara utuh, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Nah, belajar dari pengalaman sebagai pengembang yang punya reputasi internasional, Lippo Group mengembangkan megaproyek Mekarta di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
Kawasan pemukiman kota modern dengan infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi defisit hunian.
CEO Lippo Group James Riady menyatakan, Meikarta akan melengkapi pengembangan koridor timur Jakarta yang saat ini terus menggeliat.
Selaras dengan hal tersebut, megaproyek dengan invetasi Rp278 triliun ini akan berkontribusi menentaskan defisit hunian di Indonesia.
Adanya jumlah defisit yang dihimpun dari Badan Pusat Statistika (BPS) sebanyak 11,4 juta unit tidak mungkin selesai di tangan para pengembang swasta saja.
“Sekarang ada delapan juta masyarakat yang punya pekerjaan dan gaji tetapi tidak memiliki rumah. Tiap tahun REI saja yang digebuki untuk menyelesaikan backlog, ini yang salah,” katanya saat peluncuran Meikarta, Kamis (17/8).
Butuh dinamika baru
Industri perumahan ini, menurut James, sedang membutuhkan dinamika baru. Namun, sebenarnya tidak perlu dengan menelurkan ide atau gagasan baru untuk dilakukan dalam jangka pendek.
James menilai, Indonesia memiliki banyak contoh negara jiran yang sukses dalam program penyediaan rumah terjangkau untuk masyarakatnya. Tidak perlu melihat Tiongkok atau Singapura bahkan di Nepal dan Myanmar saja harga properti secara umum sudah dua kali lipat dibanding di Indonesia.
Lippo Group, lanjutnya, juga mendulang untung yang baik di negara-negara tersebut. James mengaku dirinya baru saja meresmikan Rumah Sakit Siloam yang keempat di Myanmar.
“Untuk itu, di Indonesia dibutuhkan gerakan serta pentolan-pentolan properti turut serta menyelesaikan pembangunan yang merata. Kalau tidak, kita tinggal tunggu saja masyarakat marah karena tidak bisa punya rumah,” tutur James seperti dilansir ‘Bisnis.com’.
Misi jawab persoalan
James melanjutkan Meikarta hadir dengan misi menjawab persoalan sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan papan. Proyek skala kota ini akan terhubung langsung dengan enam fasilitas infrastruktur pemerintah yang rerata rampung pada 2019 – 2020 mendatang.
Sehingga, akses masyarakat menuju Meikarta dipastikan akan mudah baik melalui transportasi umum seperti LRT Jabodetabek dan Kereta Cepat Jakarta – Bandung, atau jalur tol elevated Jakarta – Cikampek.
Tak hanya itu, proyek ini juga akan mudah dijangkau dari perencanaan Bandara Internasional Kertajati maupun Pelabuhan Patimban. (S-BC/jr)
