Denpasar, 27/9/17 (SOLUSSInews) – Benah-benah perizinan dilakukan hampir semu jajaran kementerian, setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.
Nah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengaku siap untuk menyederhanakan peraturan apabila dinilai menyusahkan bagi investor dalam menanamkan modalnya untuk pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.
“Secara ekstrem bisa saya katakan bahwa Peraturan Menteri itu bukan segalanya, artinya apabila ada kesulitan berkaitan dengan PM kita bisa sederhanakan apabila untuk kemanfaatan yang signifikan,” kata Budi setelah pembukaan Asia-Europe Meeting (ASEM) di Nusa Dua, Denpasar, Selasa (26/9/17) kemarin.
Ia mengatakan deregulasi bisa dilakukan secara intensif untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung.
“Yang kita lakukan ini intensif dan antusias bersama-sama swasta dan BUMN, contoh mau dinvestasi di Kertajati, apa masalahanya, maka kita akan elaborasi, kita berusaha untuk menciptakan tata kelola yang baik,” katanya seperti dilansir ‘Antara’.
Menhub Budi dalam pertemuan antara menteri transportasi di Eropa dan Asia itu juga mengerahkan BUMN dan swasta untuk menawarkan program-program yang dinilai potensial untuk dikerjasamakan.
Terdapat 10 proyek yang yang akan ditawarkan dalam pertemuan bilateral dengan sembilan negara Asia dan Eropa, di antaranya Jepang, RRT, Polandia, Hongaria, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Singapura.
Proyek yang ditawarkan ialah Makassar New Port, Product terminal 1 dan 2 Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Sorong (Papua Barat), Kanal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL), Pelabuhan Tanjung Carat, Bandara Kualanamu, Bandara Internasional Lombok, Kereta Api Makassar-ParePare, Light Rapid Transit (LRT) Bandung, dan Trem Surabaya.
Patimban dengan Jepang
Dalam skala khusus Menhub akan bertemu dengan perwakilan dari Jepang untuk membahas beberapa proyek transportasi yang sedang berjalan ataupun dalam tahap perencanaan.
“Nanti dengan Jepang saya akan membahas perkembangan Pelabuhan Patimban, perkembangan Mass Rapid Transit (MRT), perkembangan Light Rapid Transit (LRT) dan High Speed Train Jakarta-Surabaya,” katanya.
Pelabuhan ‘Patimban Deep Sea Port’ sangat vital, karena akan mensuport aktivitas industri nasional yang ada di Cikarang hingga Karawang, Jawa Barat.
Khusus di Cikarang, terdapat beberapa kawasan industri raksasa, seperti Lippo Cikarang, Jababeka, Delta Mas dan seterusnya, yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Terlebih lagi di kawasan itu segera hadir kota mandiri serba modern, Meikarta, dengan kawasan komersial kelas dunia.
Vokasi pelaut di Bitung
Bersama dengan Filipina, Menhub akan membahas vokasi/training pelaut Indonesia dan tindak lanjut Roro rute Bitung, Indonesia – Davao, Filipina.
“Seperti kita ketahui kualitas pelaut-pelaut Filipina sangat bagus, untuk itu akan sangat baik sekali bila pelaut Indonesia mendapatkan pelatihan dengan negara Filipina. Sedangkan untuk Roro Bitung – Davao akan kita samakan persepsi agar rute tersebut dapat berlayar dengan terjadwal” katanya.
Khusus Pelabuhan “Samudra Dr Lapian” Bitung, kini disiapkan sebagai International Hub Port (IHP) bersama “Kuala Namu”, di Sumatera Utara.
IHP Bitung sangat strategis, karena merupakan gerbang Indonesia ke dan dari Pasifik, pusat percaturan global saat ini.
Apalagi di Bitung kini juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Batam.
Tiongkok di Sulut
Bersama dengan Tiongkok akan dibahas perkembangan proyek infrastruktur transportasi yang melibatkan Tiongkok hasil dari One Belt One Road (OBOR) yaitu infrastruktur di Sumatera Utara, Kalimantan dan Sulawesi Utara (Sulut).
Sedangkan dengan beberapa negara lainnya akan dibahas isu Inteligent Transport System dengan negara Korea, isu Non-Convention Vessel Standard (NCVS) dengan negara Malaysia, kerjasama transportasi udara dan laut dengan Singapura dan menawarkan proyek-proyek strategis transportasi dengan Hongaria dan Polandia.
Tawarkan sepuluh proyek
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menawarkan 10 proyek utama kepada investor asing dalam pertemuan menteri transportasi Asia dan Eropa dalam 4th Asia-Europe Meeting (ASEM) di Denpasar, Bali 26-28 September mendatang.
Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, mengatakan dalam acara yang bertajuk “Connectivity and Investment Business Meeting” tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menarik minat investor dalam 10 proyek pembangunan infrastruktur transportasi.
“Pertemuan nanti akan kita lakukan dengan baik, salah satunya membahas mengenai konektivitas di Indonesia. Kita ingin investasi tumbuh, inflasi rendah, pertumbuhan dan sentimen baik. Nanti secara khusus investasi ini akan dibahas di pertemuan bilateral,” katanya.
Budi menyebutkan 10 proyek utama itu, di antaranya Makassar New Port, New Priok Development Product Terminal 1 and 2, New Deep Port Kijing Fase I, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Tanjung Carat, Inland Waterways Cikarang, Pelabuhan Tanjung Api-api, Bandara Kualanamu, Bandara Lombok dan proyek lainnya.
Dia menuturkan, sejumlah proyek sudah dilirik beberapa investor asing, yaitu proyek LRT Bandung dan Trem Surabaya dengan Jepang, Pelabuhan Kuala Tanjung dengan Belanda dan Tiongkok, Sekolah Vokasi dengan Filipina, Tanjung Priok dengan negara Eropa dan Tiongkok, Bandara Kualanamu dengan Korea Selatan dan India.
Dengan demikian, Ia menargetkan bisa menarik nilai investasi sebesar Rp30-40 triliun.
“Kuala Tanjung saja sudah Rp5 triliun sendiri, Priok Rp5 triliun, sekitar Rp30-40 triliun,” katanya.
Untuk itu, Budi juga menghadirkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam forum tersebut untuk memaksimalkan agar investor bisa mengambil bagian dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi.
Selain itu juga akan dilakukan Deklarasi Bali, yang berisi menekankan pada konektivitas untuk semua dimensi, ASEM sebagai wadah strategis untuk meningkatkan kerja sama negara Asia-Eropa, Meningkatkan partisipasi swasta atau lembaga keuangan dalam investasi transportasi, mewujudkan transportasi berkelanjutan melalui teknologi yang efektif dan efisien, mendorong kerja sama yang lebih kuat mengatasi tantangan yang dihadapi bersama negara kepulauan dan negara daratan serta membangun sinergitas nasional di bawah kerangka Uni Eropa. (B-AN/jr — foto ilustrasi istimewa)
