Jakarta (ANTARA News) – Selain diprediksi mampu meningkatkan 30 persen ekspor industri otomotif, mengingat mayoritas produsen otomotif berada di Jawa Barat, Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, juga bakal menurunkan biaya dan mempermudah akses logistik bagi semua manufaktur kawasan industri sekitarnya, terutama di Cikarang hingga Karawang.
“Kami memberikan apresiasi terhadap kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam pembanguan Pelabuhan Patimban ini. Industri akan berkembang kalau segera diselesaikan. Apalagi akan dibangun pelabuhan khusus industri otomotif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/9/17).
Karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
Proyek strategis ini diyakini mampu menurunkan biaya dan mempermudah akses logistik bagi manufaktur-manufaktur khususnya yang berlokasi di kawasan industri Jawa Barat.
Adapun 49 persen pemilik saham pelabuhan ini ialah pihak Jepang. Saat ini, produksi industri otomotif di Indonesia mencapai 1,1 juta unit per tahun dengan ekspor sebesar 200 ribu unit per tahun.
“Di samping itu bisa berperan mendukung global supply chain industri otomotif nasional,” tambahnya.
Dorong pertumbuhan industri
Sementara itu, akademikus ekonomi Prof Lucky LW Sondakh, PhD menilai, pengembangan gerbang ekspor-impor seperti ini, otomatis bakal memacu dan mendorong pertumbuhan industri.
Dia lalu menunjuk pengalaman Tiongkok ketika membuka puluhan gerbang di sepanjang pantai yang menghadap Pasifik, pusat percaturan global.
“Ketika mereka cuma tergantung pada satu pintu, yakni Shanghai, ekonominya landai-landai saja. Tetapi saat Shenzen, Hainan dan seterusnya dibuka, roda perekonomian dan pertumbuhan industri berputar pesat, dan kini berada di nomor dua dunia,” ungkap profesor ekonomi yang mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini dalam suatu bincang khusus tentang pengembangan pelabuhan-pelabuhan internasional di Indonesia.
Dia berharap, Indonesia jangan berhenti di Patimban, atau Kualanamu (di Sumatera Utara dan Bitung (di Sulawesi Utara) — khusus dua terakhir dicanangkan sebagai ‘International Hub Port’ (IHB) — tetapi juga di Kalimantan Utara, termasuk merevitalisasi pelabuhan di Batam.
Khusus Patimban, dia melihatnya sebagai ‘prime-mover’ bagi perindustrian utamanya di sekitar kawasan industri di Cikarang, Karawang dan juga Jabodetabek.
“Kita lihat sekarang pertumbuhan industri itu menuju timur Jakarta, dan itu gampang saja dengan melihat tren pengembangan properti, seperti kini gencar diekspos dengan hadirnya Meikarta sebagai sebuah kota baru yang modern dan menampung para industriawan nasional maupun global,” katanya lagi.
Pertumbuhan industri, otomatis akan menarik sumberdaya manusia berkualitas untuk datang merapat. “Saya rasa Patimban akan semakin memicu itu, dan Meikarta serta beberapa kawasan hunian terjangkau di sekitar kawasan-kawasan industri di sana meresponsnya dengan baik. Ini suatu sinergitas kehidupan modern,” katanya lagi.
Turunkan beban Priok
Selanjutnya, Menteri Airlangga juga berharap, Pelabuhan Patimban dapat menurunkan beban lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta termasuk lalu lintas angkutan barang di sepanjang tol Cikampek menuju Jakarta.
“Ini menjadi wujud nyata pemerintah untuk menyelesaikan persoalan logistik. Karena kalau dari Jawa Barat ke Tanjung Priok, biayanya sebesar 4,9 dollar AS per kilometer (KM). Sedangkan, best practice di negara lain hanya 1 dollar AS per KM. Sehingga Pelabuhan Patimban mendorong industri lebih kompetitif,” paparnya seperti dilansir ‘Antara’.
Dasar Hukum Pembangunan Pelabuhan Patimban ialah Perpres No. 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan Perpres No 47 Tahun 2016 tentang penetapan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang sebagai proyek strategis nasional.
Selanjutnya, Kemenperin juga mendukung penyelesaian pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
“Jawa Barat bagian Selatan mulai tumbuh industri garmen dan sepatu. Dengan selesainya jalur tol Bocimi ini, akses logistik juga akan menjadi lebih baik,” jelas Airlangga.
Hal tersebut seiring dengan fokus Kemenperin dalam pengembangan industri padat karya berorientasi ekspor.
“Kami juga tengah mengusulkan fasilitasi insentif untuk industri padat karya berorientasi ekspor agar mendapatkan tax allowance, sama seperti sekarang yang diberikan kepada industri yang investasinya lebih dari USD1 juta,” ungkapnya.
Pada Rakorpusda tersebut, disimpulkan Pemerintah bertekad untuk memacu pengembangan sektor ekonomi yang potensial dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan dan pemerataan kapasitas infrastruktur.
Dalam hal ini, termasuk sektor manufaktur yang terus memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. (S-AN/jr)
