Depok, 3/10/17 (SOLUSSInews) – Kini ada apartemen murah yang harga unitnya mulai dari Rp224 juta. Beberapa praktisi properti menilai, harganya agak mirip dengan yang ditawarkan Meikarta (mulai dengan Rp127 juta, Red).
Dilaporkan, apartemen berkonsep transit oriented development alias TOD di Stasiun Pondok Cina, Depok, telah dimulai pengoperasiannya sejak Senin, (2/10/17).
Disebutkan, proyek ini merupakan kolaborasi strategis antara Perum Perumnas dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan.
Harga unitnya mulai dari Rp 224 juta dengan luasan 32 meter persegi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Atas arahan Ibu Menteri (Badan Usaha Milik Negara/BUMN Rini Soemarno), harga diturunkan menjadi Rp7 juta per meter persegi,” ujar Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Triwibowo saat peresmian, sebagaimana dilansir ‘KompasProperti’ dan ‘BeritaSatu.com’.
Revisi dua kali
Terkait Apartemen TOD, Bambang mengungkapkan, harga ini sempat mengalami revisi sebanyak dua kali, bahkan pada saat-saat terakhir sebelum peresmian.
Harga yang sebelumnya ditetapkan ialah Rp9 juta per meter persegi.
Ia menuturkan, Rini menginginkan harga unit diturunkan agar lebih dapat dijangkau MBR.
Proyek TOD Depok ini dirancang dengan komposisi hunian Rusunanmidan Anami dengan tipe studio dan tiga kamar tidur.
Perumnas dan KAI akan membangun apartemen tersebut sebanyak empat menara di lahan seluas 27.706 meter persegi dengan nilai investasi Rp1,45 triliun.
Upaya mengatasi ‘backlog’
Saat ini, Indonesia memang masih mengalami defisit hunian hingga mencapai 11,4 juta unit. Meskipun perekonomian nasional bertumbuh, namun kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak terhadang oleh harga mahal.
Di sisi lain, permintaan yang tinggi juga belum mampu diimbangi dengan penyediaan perumahan. “Kita (Indonesia) mengalami defisit 11 jutaan rumah. Permintaan tinggi tapi ketersediaan tak mengimbangi. Ada juga permintaan tinggal tapi harga juga tinggi,” ujar CEO Lippo Group, James Riady ketika tampil dalam sebuah talkshow.
Nah, kehadiran Kota Meikarta, menurut James, merupakan salah satu jawaban dan solusi atas upaya keras pemerintah untuk mengatasi ‘backlog’ 11,4 juta unit rumah.
Dan Cikarang, dimana di sana sudah eksis PT Lippo Cikarang Tbk sejak dekade 1980-an (mengembangkan kawasan industri), menjadi pilihan untuk membangun kawasan hunian layak terjangkau bagi semua kalangan.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saja mengakui megaproyek Meikarta senilai Rp278 triliun itu ternyata untuk mengakomodasi hunian masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.
“Harganya lebih murah daripada beli rumah yang saat ini banyak dipasarkan,” ujarnya saat meninjau langsung Meikarta di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/9/17) lalu. Kehadiran Zulkifli disambut langsung oleh CEO Lippo Group, James Riady.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu ingin mengetahui secara langsung pembangunan Meikarta. Tak sebatas masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, Meikarta telah menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat.
Paling menarik dilihat masyarakat, menurutnya, ialah, terkait harga hunian vertikal yang ditawarkan Lippo, yakni Rp127 juta perunit untuk tipe studio.
Belum kantongi IMB?
Sementara itu, kehadiran apartemen TOD pun diakui sebagai salah satu upaya memenuhi ‘backlog’ rumah di Indonesia.
“Kami mendukung upaya untuk mempercepat upaya mengatasi ‘backlog’ hunian dengan adanya kebijakan-kebiajakan khusus, termasuk lewat mempercepat serta menyederhanakan proses perizinan,” kata Teddy Sanjaya lagi.
Terkait Apartemen TOD, memang ada pihak lain yang menyoroti, karena meskipun belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, peresmian rumah susun di Kota Depok itu tetap berlangsung, Senin (2/10/17) kemarin.
Peresmian pembangunan rusun TOD dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Dirut Perum Perumnas Bambang Triwibowo, Dirut PT KAI Edi Sukmoro di lokasi TOD yang berdekatan dengan Stasiun Pondok Cina dan Depok Town Square di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat.
Dirut Perum Perumnas Bambang Triwibowo mengatakan, di lahan seluas 27.706 meter persegi untuk TOD ini, akan dibangun empat tower rumah susun yang dapat menampung 3.693 unit hunian. Sekitar 30 persen dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
TOD ini akan dibangun setinggi 44 lantai dengan tipe 32 dan 42. “Pembangunan TOD ini selalu dipantau oleh ibu Menteti BUMN. Tiap dua minggu sekali dicek. Nantinya di sini juga akan kami bangun klinik, tempat ibadah, balai warga dan PAUD (pendidikan anak usia dini),” ujar Bambang.
Harus dapatkan prioritas
Rini Soemarno menekankan, MBR harus mendapatkan prioritas. Nanti dari pihak Perumnas dan juga perbankan terkait akan melakukan seleksi dan verifikasi sehingga penerima rumah susun subsidi ini tidak salah sasaran.
“Pastinya kami berkomitmen agar MBR bisa mendapatkan rumah. Ini sudah menjadi niat kami sejak awal agar seluruh rakyat Indonesia dapat memiliki rumah,” kata Rini.
Sementara itu, adanya TOD ini, menurut Basuki, membuat si pemilik menjadi orang kaya raya karena setiap harinya diantar jemput oleh kereta. “Pembangunan TOD ini harus terus dikembangkan karena hunian ini terintegrasi dengan transportasi massal, yakni kereta commuterline. Apalagi ini juga berdekatan dengan UI dan pusat perbelanjaan,” ujar Basuki.
Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, kerja sama pembangunan rumah susun TOD Pondok Cina ini memanfaatkan lahan PT KAI dengan pola jangka panjang, seperti tercantum dalam Permen BUMN Nomor Per-13/ MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.
“Saat ini, pengguna commuterline sudah mencapai 1.024.000 orang per hari. Adanya TOD ini pastinya akan memudahkan mobilisasi masyarakat dalam beraktivitas karena biaya transportasi yang hemat dan juga terintegrasi langsung dengan kereta,” tutur Edi.
Tanda tanya
Ketidakhadiran satu pun perwakilan dari Pemkot Depok dalam peresmian TOD Pondok Cina ini mengundang tanda tanya. Dari mulai wali kota hingga segenap organisasi perangkat daerah (OPD) tak satu pun yang menampakkan diri.
Jurnalis ‘Suara Pembaruan’ mencoba mengonfirmasi isu yang beredar di warga setempat di wilayah Kelurahan Pondok Cina ini bahwa IMB rusun TOD Pondok Cina belum rampung.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (DPMPSPT) Kota Depok, Yulistiani Mochtar membenarkan bahwa IMB Rusun TOD Pondok Cina belum rampung. Hal ini juga yang melatarbelakangi mengapa para pejabat di Pemkot Depok tidak hadir di acara peresmian tersebut.
“Iya benar IMB-nya saja belum beres. Masih proses. Kalau mereka sampai ada kegiatan pembangunan ya kami segel. Pokoknya sebelum rampung perizinannya ya tidak boleh ada kegiatan pembangunan,” ujar Yulis kepada saat dihubungi, Senin (2/10/17), sebagaimana dicuplik ‘BeritaSatu.com’.
Diungkapkan, kendala perizinan rusun TOD Pondok Cina ialah belum dibebaskannya lahan seluas 13 meter atau lebih yang akan digunakan sebagai akses jalan masuk. Padahal ini menjadi syarat utama yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok tentang IMB.
“Apartemen harus punya akses jalan utama untuk masuk. Lokasi ini boleh kok untuk dibangun apartemen atau rumah susun. Asal semua izin dipenuhi. Pasti mereka butuh izin lokasi juga dari kami agar bisa utus pembebasan ke BPN,” ungkap Yulis.
Dikatakan, sebelum tanah itu bebas, yang berarti harus diurus ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka izin belum dapat dikeluarkan. “Kami sedang menunggu surat tanahnya yang sudah diatasnamakan Perum Perumnas ya. Makin cepat diurus ya makin cepat juga IMB nya bisa jadi. Kami tak akan mempersulit kok. Apalagi ini program pemerintah pusat. Pasti kami bantulah. Kami paham bahwa pihak Perumnas mungkin juga ditarget agar pembangunannya cepat rampung, tetapi ingat juga bahwa perizinan harus tetap diproses,” demikian Yulistiani Mochtar. (S-KP/SP/BS/jr)
