Jakarta, 2/11/7 (SOLUSSInews) – Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan ditugasi mempin rapat dengan delapan kementerian untuk membahas kawasan ekonomi khusus di sebelah timur ibu kota.
Rapat tersebut digelar di Kantor Menko Kemaritiman, dihadiri antara lain Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, diundang hari hadir juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani dan Wakil Ketua Umum Kadin, James Riady. Mereka disertai Sanny Iskandar — yang juga Ketua Asosiasi Kawasan Industri.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada hari Minggu (29/10/17) lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berkesempatan meninjau dari udara area Kota Meikarta, kawasan industri Lippo Cikarang dan sekitarnya.
Usai peninjauan dan mempelajari detil pengembangan kota mandiri dengan kelengkapan infrastruktur modern tersebut, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) disertai dua unsur tokoh masyarakat (Wapemred Kompas, Rikard Bangun dan Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan) serta Dirjen Imigrasi Kemkumham, Ronny F Sompie, menghadiri ‘topping off’ dua tower pertama (dari rencana 100 tower) di CBD Meikarta.
Ketika itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan atasnama Pemerintah mengapresiasi konsep hunian rumah murah persembahan Meikarta.
“Pemerintah akan pelajari ini (hunian murah Meikarta). Kok swasta bisa bikin, Pemerintah perlu mempelajari secepatnya dan menerapkan untuk kebutuhan rumah (pemenuhan defisit hunian 11.4 juta unit, Red),” kata LBP.
Didampingi CEO Lippo Group, James T Riady, dan Presiden Meikarta, Ketut Budi Wijaya, LBP optimistis, Meikarta sangat berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan ini, yang bakal menjadi salah satu kebanggaan nasional.
Lapor Presiden
LBP yang datang disertai Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin juga mengungkapkan, dia segera akan melaporkan konsep hunian ini kepada Presiden, dan membahasnya dengan Menteri BUMN, Rini Sumarno.
“Kenapa Lippo Group melalui Lippo Cikarang (Pengembang Kota Meikarta, Red) bisa bikin (rumah) murah. Saya akan lapor Presiden dan juga membahasnya dengan Ibu Rini (Menteri BUMN),” katanya.
Disebutnya juga, Meikarta di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar), sangat berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan ini, yang bakal menjadi salah satu kebanggaan nasional.
Karena itu, menurutnya, Pemerintah segera menyiapkan Kabupaten Bekasi menjadi kawasan ekonomi khusus karena terdapatnya kawasan industri terbesar. Selain itu, lokasinya pun strategis antara Bandung dan Jakarta.
Koridor Cikarang (Bekasi) sepanjang 10 kilometer akan diintegrasikan dengan kawasan lainnya seperti jakarta, dan Bandung.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), ketika itu bahkan mengatakan, pemerintah mulai membahas pada hari Senin (30/10/17). Sesudah itu, para pemilik usaha akan membahas persoalan KEK pada 10 November mendatang.
Rencana tersebut, lanjut Luhut, disusun untuk membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegritas antara Jakarta dengan Jawa Barat, sekaligus menopang perekonomian nasional.
Pengkajian tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah maupun tim ahli, tapi juga para pelaku di dunia usaha. Untuk itu, pemerintah akan mengundang para pengusaha agar turut terlibat.
“Kami akan berusaha bergerak cepat agar nanti dalam sebulan pemerintah sudah bisa buat keputusan mau dibuat seperti apa kawasan ini,” ujarnya dan mendapat aplaus para pebisnis properti dan kawasan industri yang hadir pada seremoni topping off tersebut.
Delapan kementerian
Ternyata, janji Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman itu dengan cepat dipenuhinya.
Dan hari Kamis (2/11/17) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan dirinya memimpin rapat dengan delapan kementrian membahas kawasan ekonomi khusus di sebelah timur ibu kota.
Disebut Luhut, rapat mengkaji inisiatif pengembangan pusat ekonomi dunia dan Asia Tenggara di kawasan khusus Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
“Ini juga dalam rangka pengembangan megapolitan Jakarta-Bandung yang sudah akan menjadi kesatuan yang terintegrasi dengan penduduk 80 juta pada tahun 2045,” kata Luhut.
“Berarti harus sudah dipikirkan dan disiapkan infrastruktur yang baik, khusus dalam transportasi massal, termasuk light rail transit sampai Karawang, elevated toll yang lebih lebar, high speed rail, paralel tol di selatan dari Cikampek, Pelabuhan Patimban, dan Bandar Udara Internasional Kertajati.”
“Dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan khusus tersebut, pemerintah juga meminta 30 pengembang kawasan yang sudah ada di dua sisi tol Cikampek supaya membuka jalan agar terintegrasi,” kata LBP. (S-BS/jr)
