Jakarta, 3/11/17 (SOLUSSInews) – Dua pentolan Kadin Indonesia, Roslan Roeslani (Ketum) dan James Riady (Waketum) disertai Sanny Iskandar (Ketua Asosiasi Kawasan Industri), diundang Pemerintah untuk membahas pengkaian pembentukan KEK baru di Bekasi-Karawang-Purwakarta.
Dilaporkan, Pemerintah segera merampungkan hasil kajian pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bekasi-Karawang-Purwakarta. Hasil kajian itu akan dilaporkan ke Presiden dan kalangan pengusaha pada 16 November mendatang.
Pemerintah menilai KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta harus segera direalisasikan dan cukup menjanjikan. Pemerintah juga meminta 30 pengembang kawasan yang sudah ada di dua sisi tol Cikampek agar membuka jalan supaya terintegrasi.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memberikan masukan kepada pemerintah agar KEK Bekasi-Purwakarta menjadi kawasan ekonomi kelas dunia.
Luhut menjelaskan, pada 30 Oktober lalu pihaknya sudah meninjau dengan menggunakan helikopter, dan mendarat di CBD Meikarta.
Kemudian besoknya pada 31 Oktober segera dilakukan kajian bersama Bappenas dan dibutuhkan waktu hingga dua minggu untuk melakukan kajian.
Dia menegaskan, saat ini pemerintah sedang mengkaji kawasan tersebut dan Menko Kemaritiman ditugaskan untuk menjadi koordinator.
“Pada tanggal 16 November mendatang, hasil kajian akan dilaporkan,” kata Luhut usai pertemuan dengan sejumlah menteri dan Kadin membahas pembentukan KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta, di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (2/11/17) kemarin, seperti diberitakan ‘Investor Daily’ dan ‘BeritaSatu.com’.
Rapat tersebut juga dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dan WKU Kadin James Riady dan Sanny Iskandar yang juga adalah Ketua Asosiasi Kawasan Industri.
Pengembangan Megapolitan
KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta juga dalam rangka pengembangan megapolitan Jakarta-Bandung yang sudah akan menjadi kesatuan yang terintegrasi dengan penduduk 80 juta pada 2045. Karena itu, sudah harus dipikirkan dan disiapkan infrastruktur yang baik, khusus dalam transportasi masal. Termasuk light rail train (LRT) sampai ke Karawang, elevated toll yang lebih lebar, high speed rail, paralel tol di selatan dari Cikampek, Pelabuhan Patimban, dan Bandar Udara Internasional Kertajati.
Presiden Jokowi menugaskan Menko Maritim Luhut Panjaitan memimpin rapat dengan delapan kementerian termasuk Menteri Bappenas, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan di Kantor Kemenko Kemaritiman kemarin sore untuk mengkaji inisiatif pengembangan Pusat Ekonomi Dunia dan Asia Tengara di Kawasan Khusus Bekasi, Karawang dan Purwakarta.
Luhut mengatakan, KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta merupakan potensi besar bagi Indonesia karena lahannya cukup luas, perkiraan lahan mencapai 1.000 kilometer persegi.
Saat ini, wilayah Bekasi-Karawang-Purwakarta belum terintegrasi dengan baik dan dibutuhkan efisiensi agar menjadi KEK. “Untuk menciptakan KEK, kunci utamanya adalah koordinasi dan efisiensi,” ujar dia.
Dia menuturkan, KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta harus segera direalisasikan dan cukup menjanjikan.
Diperlukan kemudahan perizinan
Sementara itu, para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin meminta pemerintah agar serius mengembangkan KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta. Selain itu, Kadin meminta agar KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta menjadi kawasan ekonomi kelas dunia.
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menuturkan, potensi KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta cukup besar karena aktivitas industri sangat sibuk dan padat ditambah ketiga kawasan tersebut mempunyai jumlah penduduk mencapai 11 juta orang.
Saat ini, ketiga kawasan tersebut belum terintegrasi dan masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda beda. Agar bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, diperlukan kemudahan dan efisiensi mulai dari perizinan, infrastruktur dan birokrasi.
“Potensi KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta sangat besar, jika sudah terealisasi maka Indonesia akan bangga dan lebih kompetitif,” ujar dia.
Rosan mengatakan, Kadin mengusulkan agar segera dibentuk Badan Otonomi Khusus yang fokus untuk mengembangkan KEK Bekasi-Karawang-Purwarkarta. “Badan Otonomi Khusus bertanggung jawab untuk semua perizinan, kemudahan birokrasi dan tentunya infrastruktur,” ujar dia.
Dia menambahkan, Indonesia harus mempunyai kawasan ekonomi terbesar dan kawasan Bekasi-Karawang-Purwakarta sangat cocok dan harus dikembangkan secepatnya.
Disebutnya, keuntungan yang akan diperoleh Indonesia jika KEK Bekasi-Karawang-Purwarkata benar-benar terealisasi adalah angka pengangguran turun karena menyerap tenaga kerja, Indonesia menjadi lebih percaya diri dan tentunya menambah daya saing.
“Para pelaku usaha menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” ujar Roslan Roeslani. (S-ID/BS/jr)
