Bandung, 21/11/18 (SOLUSSInews) – Budayawan Pasundan dan mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara terkait data Kementrian Dalam Negeri yang menyebut 19,4 persen Pegawai Negeri Sipil anti-Pancasila.
Tokoh NU yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat ini menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) uang anti-Pancasila itu harus dipecat, karena mereka sebenarnya penjaga ideologi bangsa.
Sebagaimana dilansir berbagai media mainstream, termasuk ANTARA dan ‘Kompas.com’, berdasarkan data lembaga survei Alvara yang dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), lembaga independen tersebut sudah melakukan penelitian di enam kota besar di Indonesia.
Yakni di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Hasilnya, terdapat temuan sekitar 19,4 persen PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
Survei tersebut dilakukan dengan melibat 1.200 orang responden dari kalangan PNS dan pegawai BUMN. Rentang usia mereka pun terbilang merata yakni usia 25-40 tahun.
Cabut statusnya
Kang Dedi, demikian nama populernya, menyatakan, sebaiknya pegawai yang termasuk ke dalam data tersebut agar dipecat dan dicabut statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Menolak Pancasila itu tidak boleh menjadi PNS. Saya kira, pemerintah harus memberhentikan siapapun pegawai yang tidak setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ingat, PNS itu terkait erat dengan sumpah jabatan,” kata Dedi, Senin (19/11/18).
Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut mengatakan, berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri tersebut, perlu ada revitalisasi ideologi Pancasila di kalangan PNS.
Dinuatakannya pula, hal ini sekaligus menjadi penegas, ASN bukan sekedar pegawai. Akan tetapi juga sebagai penjaga ideologi kebangsaan. Ciri dan mental ideologi Pancasila, menurutnya, harus melekat dalam diri mereka.
“Kemendagri bisa bekerja sama dengan TNI, POLRI atau lembaga independen. Ada revitalisasi Pancasila dalam diri pegawai yang bukan saja harus muncul. Tetapi, mereka itu agen penyebar ideologi harusnya, bukan malah menolak Pancasila,” tuturnya.
Pancasila ruh kebangsaan
Lebih lanjut Dedi mengimbau, semua elemen bangsa agar tidak terjebak pertarungan ideologi Barat dan Timur.
Pertarungan tersebut, menurutnya, hanya menciptakan kegaduhan di ruang publik terutama di sosial media.
Pancasila, demikian Dedi, merupakan ruh kehidupan kebangsaan setiap warga bangsa Indonesia.
Harmoni menjadi spirit dasar. Dan ini yang menjadi jiwa dalam pengamalan Pancasila dalam keseharian.
Berpihak identitas kultur
Atas dasar itulah, menurut Dedi, Presiden Joko Widodo mendobrak tradisi protokoler istana yang selama ini terkesan kaku.
Beberapa momen upacara kenegaraan dihiasi kostum pakaian daerah oleh para pesertanya atas instruksi dirinya.
“Pak Jokowi itu berpihak pada identitas kultur. Upacara kenegaraan saja menggunakan pakaian adat. Kemeja dan dasi kan, bukan punya kita sebenarnya. Hanya dipaksakan menjadi tradisi. Padahal itu tradisi barat,” kata Kang Dedi. (S-KC/jr)
