KPU harus masukkan korupsi orde baru dalam materi debat Pilpres 2019, Basarah sikapi dipolisikan karena “Soeharto Guru Korupsi”

Basarah mengatakan, dirinya menghormati hak hukum setiap warga negara untuk melapor ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Namun, dia mengingatkan kepada publik, pelaporan dirinya itu ialah karena pernyataan politik yang merupakan respons atas pernyataan Capres Prabowo Subianto.

Prabowo menambahkan, “penyakit kanker korupsi” di Indonesia sudah sangat parah dan masuk ‘stadium 4’. Dalam kesempatan yang lain, koalisi Parpol pendukung Paslon Prabowo-Sandi juga mengkampanyekan keinginannya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kekuasaan di era Orde Baru, yakni dengan slogan kampanye “Masih enak jaman ku (Orde Baru) tho…”.

Basarah menilai, pelaporan terhadap dirinya tidak perlu ditanggapi secara luar biasa. Apalagi dibesar-besarkan.

“Sebagai warga negara, saya siap hadapi dan ikuti proses hukum tersebut sesuai hukum yang berlaku,” kata Basarah, Selasa (4/12/18), seperti dilansir Suara Pembaruan.

Namun, dia ingin menegaskan juga, pernyataannya itu tidak terlepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Yakni menyampaikan informasi benar dan seimbang terhadap berbagai upaya yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai kekuasaan pada masa zaman orde baru.

“Orde baru sebagai orde yang telah kita koreksi bersama sesuai kesepakatan agenda reformasi nasional bangsa Indonesia tahun 1998 yang lalu,” kata doktor ilmu hukum dan politik ini.

Hal-hal positif yang pernah dilakukan pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto bisa dilanjutkan. Tetapi hal-hal buruk dan menyakitkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia, utamanya terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta dampak sistemik yang ditimbulkannya, harus dijauhkan. Dampak sistemik itulah hingga penyakit korupsi di Indonesia sudah mencapai “stadium 4”.

Dilanjut Basarah, sebagai sebuah bangsa, Indonesia tidak boleh lagi mundur ke belakang. Semuanya harus siapkan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi dengan prinsip kejujuran dan gotong-royong.

“Semua jasa-jasa baik para pemimpin bangsa kita terdahulu kita hormati dan lestarikan. Namun, kesalahan-kesalahan dan kekeliruannya jangan dibenar-benarkan apalagi akan dilanjutkan,” tegas Ahmad Basarag Wasekjen PDI-P yang juga Ketua Umum DPP Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). (S-SP/BS/jr)