Jakarta, 30/1/19 (SOLUSSInews) – Chatib Basri, Menteri Keuangan di era SBY menilai, isu menumpuknya utang yang saat ini terus digulirkan untuk menghantam pemerintah, murni bergulir karena alasan politik.
Isu utang diangkat demi menjatuhkan kredibilitas calon presiden yang kebetulan saat ini masih menjadi petahana pada Pilpres 2019 mendatang.
Padahal secara ekonomi, menurut Chatib, utang Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo masih relatif baik dan terjaga.
Ia lantas mengingatkan, melihat utang negara tidak bisa secara nominal.
Namun, utang harus dibandingkan dengan pendapatannya. Semakin kecil rasionya, risikonya akan semakin kecil.
“Anda punya utang Rp100 tetapi pendapatan Anda Rp1.000. Saya punya utang Rp50 tetapi pendapatan saya Rp100 lebih berbahaya mana”, ujar Chatib di sela gelaran Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont Jakarta (30/1/19), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.
Rasio 29,9 persen
Hingga akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat mencapai Rp4.418,3 triliun dengan rasio utang pemerintah Indonesia berkisar 29,9 persen. Rasio itu meningkat dari 2017 di mana utang tercatat Rp3.938 triliun dengan rasio 29,2 persen.
Tahun ini, pemerintah menargetkan rasio utang akan naik ke kisaran 30,4 persen terhadap PDB. Jadi, ini aman.
Selain itu, menurutnya, lpemanfaatan utang juga perlu dicermati.
Utang boleh jadi ditarik karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi tapi tidak bisa menunggu terlalu lalu. Layaknya perusahaan, utang harus digunakan untuk hal produktif yang akan menghasilkan manfaat di masa depan.
Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur yang akan membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. “Kalau Anda tidak berutang dari mana anda membuat usaha?,” ujarnya.
Isu utang tak menarik
Chatib mengungkapkan, di negara lain, isu utang tidak menjadi perhatian utama. Tak heran, negara maju seperti AS dan Jepang berani memiliki nominal utang di atas PDB.
Isu utang baru menjadi perhatian jika terekspose oleh risiko gagal bayar seperti yang terjadi di Yunani beberapa tahun lalu.
Calon Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengkritik keras pemerintah karena utang yang ia sebut menumpuk.
Bahkan, dia menyebut Menteri Keuangan lebih pantas disebut sebagai menteri pencetak utang.
“Padahal, Menkeu kita justru terpilih sebagai menteri terbaik dunia. Selain itu, Kementerian Keuangan bukanlah hanya mengurus utang, tapi mengelola banyak sumber pendapatan negara, sebagaimana antara lain terefleksi dalam APBN,” timpal peneliti senior Institut Studi Nusantara (ISN), Selvijn Ellias, secara terpisah.
Ia juga menyebutkan, jika tokh ada atau perlu utang, itu pasti dibahas dalam APBN. Dan APBN itu dibahas bersama Pemerintah dengan DPR (di sana ada banyak partai terlibat, termasuk partainya Prabowo.
“Secara rasional, dapat dibaca bahwa ekonomi makro sekarang cukup tangguh, dan Indonesia di bawah Jokowi mampu mengelola utang secara efisien dan transparan untuk kepentingan pembangunan,p di mana-mana,” ujar Selvijn Ellias. (S-CNN/jr)
