Jakarta, 7/2/19 (SOLUSSInews) – Agum Gumelar, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri TNI-Polri, berbicara lantang dalam acara Deklarasi Bravo Cijantung for Joko Widodo-Maruf Amin, Jakarta, Selasa (5/2/19) lalu.
Dia mengatakan, pro dan kontra di negara demokrasi seperti Indonesia merupakan suatu kewajaran. Ada pihak pendukung pemerintah. Di sisi lain, beberapa kalangan tidak menyukai pemerintah. Tapi, meski berseberangan dengan pemerintah, bukan berarti lantas mendukung gerakan radikal.
“Kalau tidak suka dengan pemerintah tidak masalah, tetapi jangan ketidaksukaan itu lalu mendukung gerakan radikal. Itu keliru besar,” kata jendral purnawirawan ini.
Masih ada beberapa pernyataan menariknya yang disampaikan Agum dalam acara Deklarasi Bravo Cijantung for Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Maruf) tersebut. “Kalau tidak suka dengan pemerintah ada alirannya, 17 April nanti (Pemilu 2019). Tetapi ikuti, taati aturan etika norma demokrasi,” ujar Agum.
Tak perlu terpancing
Agum menegaskan, merebut kekuasaan tak bisa dengan menghalalkan segala cara. Hal ini juga berlaku bagi pendukung Jokowi-Maruf. “Para pendukung Jokowi jangan menggunakan segala cara untuk memenangkan Pak Jokowi dan Kiai Maruf,” tegas Agum, seperti dilansir BeritaSatu.com.
Ia menjelaskan, praktik menghalalkan segala cara pernah terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Agum mengungkapkan, terdapat juru kampanye (jurkam) yang meminta agar tidak memilih kandidat tertentu, karena berlatar belakang kafir.
“Ada jurkam yang katakan jangan pilih si A, dia itu kafir. Kalau tidak pilih si B masuk neraka. Itu tidak mendidik rakyat kita. Itu membodohi rakyat kita. Seseorang diputuskan masuk surga atau neraka bukan oleh manusia, tetapi Yang Maha Kuasa,” jelas Agum.
Disebut Agum, pendukung Jokowi tak perlu terpancing dengan berita hoax, mencemaskan, dan upaya mengadu domba. Agum optimistis masyarakat kian dewasa bersikap dan menentukan pilihan. “Semakin bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak,” kata Agum.
Beri jawaban bijak
Agum juga bicara terkait kasus hoax aktivis Ratna Sarumpaet.
“Ada kasus Ratna Sarumpaet, kalau Anda-anda pendukung Jokowi ditanya soal kasus ini, jawabannya bijak, ‘ya kita negara hukum, biarkan hukum yang bicara’. Jangan kita emosi,” ujar Agum.
Agum yang juga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus menyatakan, emosi hanya menyebabkan pro dan kontra di publik.
“Rugi kita. Buat kita, dibilang bodoh sama orang bodoh, berarti kita pintar. Dibilang gila sama orang gila berarti kita sehat,” demikian Agum. (S-BS/jr)
Deklarasi dukung Jokowi
Pada kesempatan tersebut, digelar deklarasi dukungan Bravo Cijantung kepada Jokowi-Maruf. Adapun isi deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kami putra putri kompleks Cijantung yang sekarang berkumpul di ruangan ini.
2. Dengan ini menyatakan ketegasan tekad untuk mendukung Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 2024.
3. Kami mendukung NKRI yang menjunjung Kebinekaan yang toleran dalam menegakkan Pancasila dan UUD 45 agar cita cita Indonesia yang maju dan jaya dan terwujud.
4. Kami hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki rekam jejak masa lalu yang bersih.
5. Pemimpin yang antikorupsi. Pemimpin yang tegas, jujur, amanah, serta dapat membuat perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.
6. Kami hanya mendukung pemimpin yang telah memperlihatkan kerja dan prestasi yang nyata. Bukan yang lain.
