Jakarta, 25/3/19 (SOLUSSInews) – Menghadapi gejolak perekonomian global, apalagi masih belum redanya ‘perang dagang AS-RRT’, tim ekonomi Pemerintah RI di bawah Presiden Joko Widodo mengambil sejumlah langkah strategis. Di antaranya, Jokowi meminta agar mulai lebih gunakan mata uang lokal, alias tidak pakai dolar Amerika Serikat.
Ternyata, seperti diungkapkan pihak Bank Indonesia (BI), nilai perdagangan antara Indonesia dan Thailand yang menggunakan mata uang lokal (local currency settlement) atau tidak menggunakan dolar AS, mencapai Rp121 miliar pada periode Januari-Februari 2019. Ini berarti meningkat empat kali lipat dibanding periode sama di 2018 sebesar Rp30 miliar.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan, selama 2018 nilai perdagangan antara Indonesia dan Thailand yang menggunakan mata uang lokal mencapai rata-rata Rp58 miliar per bulan.
“Sejak diimplementasikan pada 11 Desember 2017, total transaksi perdagangan melalui local currency settlement telah menunjukkan peningkatan,” ujar Perry Warjiyo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/3/19), seperti diberitakan ANTARA, dan dilansir BeritaSatu.com.
Pertama kali menerapkan
Local Currency Settlement (LCS) merupakan penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam wilayah salah satu negara menggunakan mata uang lokal.
Indonesia dan Thailand pertama kali menerapkan kerja sama LCS pada Desember 2017. LCS diimplementasikan untuk mengurangi ketergantungan masing-masing negara terhadap penggunaan dolar AS dan juga meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara.
Perkembangan penerapan LCS tersebut menjadi salah satu topik di pertemuan bilateral Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob di Jakarta.
“Pertemuan strategis tersebut membahas mengenai perkembangan perekonomian kedua negara serta arah dan implementasi kebijakan bank sentral terutama di bidang sistem pembayaran,” ujar Perry Warjiyo.
Perry Warjiyo mengatakan kedua bank sentral menekankan pentingnya optimalisasi manfaat perkembangan ekonomi dan keuangan digital dengan berbagai inovasi teknologi terkini, termasuk penerapan kode respons cepat (quick response code/QR code) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara.
BI dan Bank Sentral Thailand juga tetap memitigasi potensi risiko yang mungkin terjadi dari berkembangnya sistem pembayaran, termasuk dari sisi stabilitas sistem keuangan, serta Anti-Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT). “Ke depan, kedua gubernur meneguhkan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua bank sentral, termasuk melanjutkan pertemuan bilateral dalam tataran Pimpinan Bank Sentral maupun dalam tataran teknis,” kata Perry Warjiyo. (S-ANT/BS/jr)
