Washington, 1/10/20 (SOLUSSInews.com) – Pada hari Selasa (29/9/20) lalu, Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan, pihaknya sedang meminta persetujuan dewan institusi keuangan global tersebut untuk membiayai vaksin Covid-19 senilai US$12 miliar (Rp178,989 triliun). Dana itu untuk membantu negara miskin dan berkembang mendapatkan dosis vaksin ketika tersedia dalam beberapa bulan mendatang.
Malpass dalam sebuah wawancara eksklusif Reuters mengatakan, inisiatif ini merupakan bagian dari US$160 miliar dalam pembiayaan bantuan virus corona yang dijanjikan pemberi pinjaman multilateral. Langkah ini bertujuan membantu negara berkembang memperoleh vaksin lebih awal untuk didistribusikan ke sektor perawatan kesehatan dan pekerja penting lainnya serta memperluas produksi global. Dia berharap dewan dapat mempertimbangkan rencana tersebut pada awal Oktober.
Persaingan global mendapat vaksin Covid-19 semakin sengit beberapa bulan sebelum disetujui. Pasalnya, negara-negara kaya bergerak untuk mengamankan pasokan. Pemerintah AS telah menggelontorkan lebih US$3 miliar untuk mengamankan ratusan juta dosis vaksin yang sedang dikembangkan AstraZeneca dari Inggris dan raksasa obat AS Pfizer serta BioNTech asal Jerman.
Malpass mengatakan, rencana Bank Dunia bertujuan menempatkan negara miskin dan berpenghasilan menengah, tempat virus menyebar paling cepat, sejajar dengan negara kaya. Bank Dunia ingin memastikan bahwa negara miskin memiliki pembiayaan untuk mengamankan pasokan, yang akan mendorong produsen obat memenuhi permintaan.
Tanpa dosis vaksin yang mencukupi untuk mengendalikan wabah, banyak negara-negara miskin berisiko mengalami keruntuhan ekonomi dan mendorong ratusan juta orang kembali ke dalam kemiskinan. “Tujuan kami adalah mengubah jalan pandemi bagi negara-negara berkembang, berpenghasilan rendah, dan menengah,” kata Malpass.
Menurut dia, pembiayanan Bank Dunia merupakan sinyal bagi produsen obat bahwa akan ada pembiayaan bagi negara berkembang mengakses vaksin. “Kami akan mulai meminta pabrik untuk mulai membuat alokasi untuk negara-negara ini,” kata Malpass.
Dia mengatakan Bank Dunia juga meminta negara-negara kaya yang memiliki dosis lebih mencadangkan lebih banyak dari yang diperlukan, untuk diberikan ke negara-negara miskin. Demikian Reuters.
Anggaran Indonesia
Sementara itu, Pemerintanh Indonesia memperkirakan total anggaran kebutuhan vaksin dari 2020-2022 mencapai Rp37 triliun. Dari jumlah tersebut, untuk tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,8 triliun yang digunakan sebagai uang muka pembelian vaksin. Pada APBD 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18 triliun untuk vaksin Covid-19.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, Senin (28/9/20) lalu.
“Kebutuhan dana vaksin yang sudah disiapkan untuk tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun dan APBN 2021 disiapkan Rp 18 triliun,” kata Airlangga Hartarto.
Airlangga juga menyampaikan perkembangan pengadaan vaksin per 25 September 2020. Diantaranya, Kementerian Kesehatan telah menandatangani kerja sama dengan UNICEF sebagai salah satu skema multilateral.
“Sudah ada beberapa kerja sama. Beberapa ada yang sudah melakukan MoU,” ujar Airlangga Hartarto.
Kemudian, lanjut Airlangga, Biofarma dan Universitas Padjadjaran sudah melakukan vaksinasi tahap II pada pekan kedua September 2020. Pertengahan Oktober ini akan ada hasil uji klinis tahap III.
Selanjutnya, ada beberapa perusahaan farmasi yang sudah menjajaki kerja sama pengadaan vaksin dengan pemerintah. Seperti Pfizer telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Saat ini menunggu tanda tangan confidentiality agreement dari Kementerian Kesehatan. Juga akan dilakukan virtual meeting dengan Menteri BUMN.
Berikutnya, Johnson & Johnson telah mengirimkan confidentiality agreement kepada Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN. Koordinasi akan dilanjutkan dengan virtual meeting bersama Johnson & Johnson international.
Lalu Cansino sedang menjajaki kerja sama dengan Indofarma dan pihak swasta lainnya. Dan pemerintah sedang menunggu counter respond dari AstraZeneca atas proposal delivery request. Selanjutnya akan dilakukan diskusi lanjutan dengan pihak AstraZeneca dan persiapan pertemuan antara menteri BUMN dan AstraZeneca. (S-BS/jr)
