Jakarta, 13/3/21 (SOLUSSInews.com) – Jajaran Kementerian Dalam Negeri meragukan kebenaran jika ada yang menuding bandar akan mudah bermain jika Pilkada 2024 dilaksanakan serentak dengan Pemilu serta Pilpres.
Justru sebaliknya, bandar yang akan kebingungan.
“Justru kalau serentak 2024, mohon maaf, kalau kita curigai ada bandar bisa membiayai seluruh calon kepala daerah, 2024 mereka akan kebingungan,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Bahtiar, dalam diskusi “Polemik Trijaya FM,” Sabtu (13/3/21).
Sebab, di Pilkada itu, akan ada 514 pasangan calon bupati-wakil bupati dan calon wali kota-wakil wali kota, yang bertanding. Lalu masih ada kontestasi para pasangan calon gubernur-wakil gubernur.
“Mereka bertarung semua. Tak akan ada lagi satu bandar yang bisa membiayai semua. Beda kalau Pilkada-nya dilaksanakan misalnya setiap hari,” kata Bahtiar.
“Bagaimana dengan tudingan dimana revisi UU Pemilu demi menjegal calon kepala daerah berpeluang maju di Pilpres seperti Anies Baswedan,” Bahtiar juga membantahnya.
Energi
Desain keserentakan pada 2024 ialah hal baik. Karena dengan itu, cukup sekali dalam lima tahun saja energi bangsa terkuras untuk kepentingan pemilihan.
“Sehingga, pembelahan di masyarakat dan pemerintahan cukup li,a tahun sekali. Ingat, lebih banyak jumlah kabupaten/kota di Indonesia dibanding hari dalam setahun. Setahun itu cuma 365 hari, jumlah kepala daerah 548. Bayangkan kalau tiap hari ada Pilkada, tiap hari bisa ada pembelahan yang bisa naik ke tingkat nasional,” ulas Bahtiar. (S-BS/jr)
