Foto atas: Pendeta BCS Kalam Kudus, Herry Kwok, didampingi sejumlah Hamba Tuhan meneguhkan dan mengutus Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) Masa Layanan 2022-2027 di APL Tower Central Park, Jakarta Barat; Kanan: Ketua Umum MPK yang baru, Handi Irawan; Bawah: Ketum MPK, Handi Irawan (kiri), Sekum Jopie JA Rory (kedua dari kanan), Bendum Suhartono (kanan) berfoto bersama Penasihat MPK, Letjen TNI Maruli Simanjuntak (tengan) didampingi istri, Paula Panjaitan (ketiga dari kiri).
Jakarta, 16/5/22 (SOLUSSInews.com) – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, berharap Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia berperan-serta dalam mengimplementasikan program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah melalui kementeriannya. “Dengan dukungan MPK, saya yakin cita-cita Merdeka Belajar dapat segera terwujud demi pemulihan pembelajaran dan transformasi sistem pendidikan kita bersama,” kata Mendikbudristek dalam sambutannya melalui rekaman video pada acara Ibadah Peneguhan dan Pengutusan Kepengurusan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) masa layanan 2022-2027, di Bright Community Service (BCS) Kalam Kudus APL Tower di kawasan Central Park Office Tower Jakarta Barat, Sabtu 14 Mei 2022 kemarin.
“Saya berharap, 6.000 lebih satuan pendidikan yang berada di bawah naungan MPK, mulai jenjang PAUD sampai dengan SMA dan SMK di Indonesia dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar dengan dorongan dari para pengurus MPK. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua pengurus mengemban tanggungjawab besar dan mulia untuk mendorong implemantasi Merdeka Belajar, mulai dari penerapan kurikulum merdeka, pemanfaatan platform-platform digital yang mendukung pembelajaran seperti platform Merdeka Mengajar sampai dengan penguatan kerjasama dengan SMK melalui industri, melalui program link & match vokasi dan terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang lain,” ujar Menteri.
Pengurus Harian MPK 2022-2027 yang diteguhkan merupakan hasil Kongres MPK ke-17 di Bali 7-9 April 2022, terdiri atas Ketua Umum Handi Irawan Djuwadi, MBA, M.Com, Sekretaris Umum Dr. Drs. Jopie JA Rory, SH, MH, dan Bendahara Umum drh. Suhartono, CAT, CSA. Mereka didampingi 26 personalia pengurus lainnya yang menempati posisi lima Ketua Bidang (Pengembangan Pendidikan, Digitalisasi Pembelajaran, Organisasi, Kemitraan, dan Kebijakan Pendidikan) beserta anggota-anggota bidang, Wakil Sekum dan Wakil Bendum. Peneguhan dan Pengutusan dilakukan oleh sejumah Hamba Tuhan dipimpin Pendeta Hery Kwok dari BCS Kalam Kudus.
Prihatin
Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Pengurus MPK 2022-2027, Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, yang 31 Januari lalu menjabat sebagai Pangkostrad, memberi semangat kepada pengurus agar melakukan yang terbaik menghadapi tantangan ke depan. Pangdam IX/Udayana Bali & Nusra November 2020 sampai Januari 2022 itu mengutip data pemerintah terkait penetapan daerah tertinggal di Indonesia yang membuatnya prihatin.
Disebutkannya, dalam data tersebut, daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah tertinggal sebagian besar adalah daerah yang penduduknya paling banyak beragama Kristen. “Dari 63 daerah tertinggal di Indonesia saat ini, 90 sekian persen adalah daerah Kristen,” ungkap Danpampres 2018-2020 itu. Dalam data Kemenko PMK, daerah-daerah tersebut tersebar di kabupaten-kabupaten di tanah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi dan Sumatera (Nias).
Data tersebut, kata suami dari Paula Pandjaitan itu, bisa menjadi bahan diskusi, mana yang harus lebih dulu, pendidikan atau ekonomi atau berbarengan. “Saya percaya pendidikan itu bisa mengubah, tapi di dalam pendidikan tersebut ada masalah fasilitas, teknologi,” sambungnya. “Masalah posisi saya (di MPK), di mana saja, mau di dewan, atau di pinggir. Saya pikir kebetulan saya punya banyak akses di tentara, network kami sampai tingkat Babinsa, kami bisa. Walaupun mungkin tidak 100 persen, tapi saya yakin banyak yang bisa kita kerjakan,” ujar menantu Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan tersebut yang disambut riuh pengurus.
Sebelumnya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, yang memberikan sambutan melalui video rekaman, juga tak kalah prihatin. Menurutnya, saat ini kita sedang berhadapan dengan dunia pendidikan yang tidak selalu mudah dihadapi, terutama dengan kecenderungan menjadikan pendidikan sebagai sebuah komoditi, entah komoditi ekonomi ataupun komoditi politik.
“Kita juga harus menyikapi kontroversi mengenai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam UU tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yaitu kecerdasan atau ketakwaan, termasuk di dalamnya kehadiran (mata pelajaran) pendidikan agama di sekolah-sekolah,” katanya. Gultom melanjutkan, dunia pendidikan Indonesia sedang dibajak oleh pendidikan agama yang sangat fundamentalis dengan semangat intoleransi dan antikemajemukan.
“Tentu semua ini harus masuk ke dalam agenda perjuangan MPK, terutama saat-saat ini ketika pemerintah dan parlemen sedang membahas arah pendidikan nasional kita. Sementara di sisi lain kita juga sedang berhadapan dengan banyaknya lembaga pendidikan di lingkungan gereja yang hidup segan mati tak mau. Saya berharap hal-hal seperti ini pun menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya.
Sekolah Swasta Terancam Bubar
Keprihatinan menyangkut keberadaan sekolah swasta pada umumnya dan sekolah Kristen khususnya, juga disampaikan Ketua Umum MPK, Handi Irawan. Dia mencontohkan sekolah Kristen di Tanatoraja, Sulawesi Selatan yang saat ini 80 persen gurunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai peraturan pemerintah, guru-guru ASN seharusnya mengajar di sekolah negeri, bukan di swasta.
Tahun 2018 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) telah mengingatkan tentang hal itu walaupun kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN ada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing pemerintah daerah. Untuk ASN di tingkat kabupaten/kota, yang bertindak sebagai PPK adalah Bupati/Walikota, sedangkan untuk tingkat provinsi PPK-nya adalah Gubernur.
Sejumlah daerah sudah menerapkan peraturan tersebut. Hal itu sangat mengkhawatirkan pengelola sekolah-sekolah swasta mengingat kehadiran guru-guru dari kalangan ASN masih sangat dibutuhkan mengingat lantaran jumlah guru di Indonesia masih kurang. “Jika guru ASN ditarik pemerintah dari sekolah-sekolah swasta, ribuan sekolah Kristen di Indonesia hari ini tutup,” ungkap Handi.
Oleh karena itu, Handi mengajak segenap pengurus dan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan, termasuk sekolah-sekolah Kristen yang sudah maju seperti BPK Penabur, Ipeka, Kalam Kudus, Petra, PGTI, dan lain-lain untuk bekerjasama mengatasi masalah kisruh dalam dunia pendidikan Kristen.
Dari pihak MPK, Handi menjelaskan bahwa sesuai keputusan Kongres di Bali, paling lama satu bulan setelah terbentuk, kepengurusan lengkap sudah harus diumumkan. “Setelah kepengurusan lengkap terbentuk, kami langsung bikin program. Termasuk hari ini, setelah acara (peneguhan dan pengutusan) ini, kami langsung rapat pengurus lengkap,” kata Hadi.
Dalam paparannya, Ketum MPK itu menyampaikan visi MPK yaitu menjadi lembaga yang mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, pemberi dampak positif dan berkarakter Kristiani.
Visi tersebut dituangkan dalam lima misi MPK. Misi pertama adalah membangun kolaborasi dan sinergitas antar semua stake holder sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Kedua, mempercepat proses transformasi dan digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah Kristen, ketiga membantu sekolah Kristen yang tertinggal dengan meningkatkan kompetensi guru, kurikulum dan infrastruktur. Keempat, mendorong dunia usaha untuk bekerjasama dengan sekolah-sekolah Kristen, dan kelima membangun jejaring dengan semua sekolah-sekolah Kristen di Indonesia untuk menciptakan budaya inovatif dan kreatif.
Selanjutnya Handi Irawan menyampaikan harapan agar semua pemanglu kepentingan MPK bersinergi, bekerjasama untuk memajukan pendidikan Kristen sebagai kontribusi umat Kristen dalam pembangunan pendidikan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
Ikut memberikan sambutan adalah Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama yang diwakili Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah.
Pada akhir acara Peneguhan dan Pengutusan, dilakukan penyerahan naskah Nota Kesepahaman MPK dengan empat lembaga yang berkomitmen bekerjasama dengan MPK. Keempat lembaga tersebut adalah Heartline Radio Network, Kinarya Co-Op, Yayasan Family First Indonesia, dan BRC (Bilangan Research Center). (ht)
