Jakarta, 26/2/24 (SOLUSSInews.com) – Rumors tentang Hak Angket dan upaya di balik itu antara lain untuk membatalkan hasil Pemilu nampaknya tak sesuai prosedur.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berbicara soal usulan Hak Angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bawaslu menilai hak angket tidak ada dalam mekanisme Pemilu.
“Tidak ada mekanisme kepemiluan tentang hal tersebut. Dalam undang-undang juga nggak ada,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/24) pekan lalu.
“Itukan dalam mekanisme di DPR, hak DPR termasuk kewenangan DPR untuk melakukan kontemplasi, angket, dan lain-lain,” tambahnya.
Meski begitu, Bagja enggan berkomentar lebih jauh mengenai Hak Angket. Dia mengatakanm mekanisme Hak Angket ada di partai politik (Parpol).
“Bawaslu tidak bisa mengomentari hal apapun tentang hal tersebut (Hak Angket). Hal tersebut diatur dalam undang-undang. Jadi mekanisme itu ada di dalam Parpol dan juga di DPR,” jelasnya.
Fokus pengawasan Pemilu
Bagja menuturkan Bawaslu saat ini lebih memilih untuk fokus terhadap pengawasan Pemilu. Bagja menegaskan, pihaknya tidak ingin ikut campur mengenai usulan tersebut.
“Bawaslu, fokus kami ada pada pelanggaran-pelanggaran dan pengawasan tahapan penyelenggaraan yang sampai sekarang sudah masuk dalam tahapan rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan Hak Angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Hal ini mendapat respons positif dari Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan.
Ganjar menyebut Hak Angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.
“Jika DPR tak siap dengan Hak Angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2/24) lalu
Adapun partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2/24).
Ganjar mengaku telah menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Sementara Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama. Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. (S-DC/jr) — foto ilustrasi istimewa
