Jakarta, 31/8/17 (SOLUSSInews) – Terkait upaya untuk mempercepat pengurusan perizinan dalam rangka mendorong investasi, pemerintah awal tahun depan akan membangun gedung khusus untuk perizinan.
Dengan begitu, semua proses perizinan akan tuntas dalam satu tempat dan hanya dalam hitungan jam. Langkah ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid XVI tentang percepatan pelaksanaan berusaha dalam kemudahan berinvestasi atau single submission yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (31/8/17) pagi di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
Jokowi dalam sambutannya menekankan, agar semua pihak tidak melupakan bahwa Indonesia telah meraih banyak prestasi seperti negara layak investasi (investment grade) dari tiga lembaga peringkat internasional sekaligus, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang tinggi, inflasi dan suku bunga yang cukup rendah, peringkat kemudahan berbisnis (doing of bussiness) yang telah membaik.
Tercatat, Indonesia menempati peringkat ke-91 saat ini dari sebelumnya di 120 dan ditargetkan bisa menempati posisi ke-40. “Sekarang ini kita punya momentum yang bagus dan harus dimanfaatkan secepat-cepatnya, jangan sampai kita tidak dapat apa-apa. Banyak sekali momentum tapi kita senangnya seperti Saracen. Pengusaha juga kalau ditanya soal investasi lebih memilih wait and see, apa yang di-wait, apa yang di-see, heran saya,” ujarnya seperti dilansir ‘Suara Pembaruan’ dan ‘BeritaSatu.com’.
Momentum ini, dikatakannya, jangan sampai lewat begitu saja. Untuk itu, diharapkan melalui Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini diharapkan mampu mendorong kepercayaan diri investor. Perpres ini, dikatakannya, akan diikuti oleh pembentukan Satgas Investasi dan Reformasi Peraturan. “Targetnya awal tahun, Januari Februari, kita harus memiliki gedung khusus untuk urusan perizinan. Daerah juga nanti urusnya di sini. Sistem aplikasi lagi kita urus,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah tengah mendorong sekuritisasi aset BUMN dan swasta. Meski terkesan agak lambat, namun “pecah telur” melalui pencatatan produk sekuritisasi dengan nama KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) diapresiasi. Sekuritisasi, menurutnya, saat ini telah menjadi tren di berbagai negara di dunia seiring kemajuan teknologi. Apalagi, sekuritisasi bisa memacu arus modal masuk dan mengurangi beban APBN.
BUMN jadi pelopor
Terkait sekuritisasi, Jokowi pun mengingatkan agar BUMN tidak menjadi pemilik dari suatu aset, melainkan menjadi pelopor. “Bangun lalu dijual. Bangun 100, jual 150. Sehingga uangnya bisa untuk membangun lebih panjang lagi, maka infrastruktur akan cepat selesai. Sekuritisasi juga bukan untuk pemerintah dan BUMN saja, tapi juga swasta. Saat ini yang lagi tren, perusahaan yang tidak memiliki aset tetap, ringan aset. Lihat perusahaan digital berusaha meminimalkan capex-nya. Contoh Uber dan Air BnB, mereka tidak punya kendaraan, gedung atau hotel, tapi nilai asetnya besar sekali,” jelasnya.
Untuk informasi, penerbitan produk sekuritisasi ini dalam rangka meraih pendanaan untuk pembangunan tol oleh PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Produk ini diharapkan mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari pubiik, terlihat dari tingkat permintaan mencapai Rp 5,1 triliun atau setara dengan 2,7 kali dari totai nilai penerbitan. Ada pun hal ini juga mencerminkan minat yang tinggi dari para investor terhadap produk sekuritisasi ini. Pada produk sekuritisasi dimaksud, Jasa Marga selaku originator transaksi juga akan bertindak sebagai Collection Manager, yang bertugas mengumpuikan pendapatan tol Jagorawi yang disekuritisasikan dan mendistribusikannya ke KIK EBA Mandiri JSMRO1. (S-SP/BS/jr)
