Jakarta, 7/11/18 (SOLUSSInews) – “Program Tol Laut” merupakan salah satu andalan aksi Presiden Joko Widodo selang empat tahun kepemimpinannya, di antaranya untuk menekan disparitas harga (bayangkan di Papua harga bahan pokok, BBM maupun material bangunan bisa sampai 10 kali lipat dibanding di Jawa, Red). Selain itu, Presiden Jokowi berikhtiar untuk menodorong pertumbuhan pusat-pusat industri dan bisnis baru secara lebih merata, dalam suatu jargon yang dinamainya ‘Indonesia Centris’ tidak lagi sentralisme.
Faktanya, berdasarkan laporan resmi Kementerian Perdagangan (Kemdag) RI, selang periode Januari-Juni 2018, harga barang kebutuhan pokok dan penting di beberapa daerah yang dilalui trayek tol laut mengalami penuruan disparitas harga.
Beberapa di antaranya penurunan harga beras sebesar 21,43 persen di Fakfak, harga gula di Wasior turun sebesar 32,22 persen, harga minyak goreng turun 27,5 persen di Buru, dan harga semen di Mimika turun sebesar 14,11 persen. (Di Papua dan Maluku, Red).
Sementara itu, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didukung PT Pelni terlah mulai berhasil menerapkan kebijakan satu harga BBM di banyak wilayah di Tanah Air Indonesia, yang memberi manfaat besar kepada masyarakat banyak, maupun dunia usaha (dalam rangka perimbangan cost produksi, Red).
Operasikan 15 trayek
Sementar itu, dari pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebagaimana dikemukakan Plt Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemhub, Wisnu Handoko menerangkan, kementeriannya telah mengoperasikan 15 trayek tol laut dan tiga trayek tambahan.
Kesemuanya menyinggahi daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
Dikatakan, program tol laut diharapkan dapat menumbuhkan pusat-pusat industri dan perdagangan baru sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
“Program tol laut merupakan salah satu perwujudan program nasional transportasi laut pemerintahan saat ini, yang mana salah satu tujuannya yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Program ‘Nawa Cita’ Presiden Joko Widodo, Red),” ujar Wisnu dalam keterangannya, Selasa (6/11/18) lalu di Jakarta.
Dua pola subsidi
Disebutnya, dalam rangka efisiensi tol laut angkutan barang, saat ini menggunakan dua pola subsidi. Yyaitu subsidi pengoperasian kapal dan subsidi pemanfaatan ruang muat kapal komersial.
Selain itu, guna mencapai sinergi yang diinginkan dalam program tol laut, Kemhub menghadirkan publik service obligation (PSO) yang menjadi komponen program tol laut.
Seperti PSO penumpang kelas ekonomi, PSO angkutan barang di laut, PSO angkutan kapal perintis dan rede, PSO angkutan kapal ternak, serta PSO barang dan peti kemas yang dilaksanakan oleh PT Pelni, BUMN, dan swasta.
“Kelima jenis komponen tol laut tersebut harus dipahami sebagai angkutan laut yang teratur dan terjadwal (liner) bukan tramper karena dalam pengoperasian tramper kapal berjalan tanpa jadwal yang regular dan rute yang tidak teratur,” tambah Wisnu.
Program gerai maritim
Selain itu, saat ini para pengguna jasa tol laut juga kian dipermudah melalui layanan aplikasi berbasis online bertajuk informasi muatan dan ruang kapal (IMRK) yang memberikan informasi seputar muatan dan kapasitas ruang kapal yang digunakan.
“Penerapan aplikasi IMRK berbasis online ini akan mengurangi disparitas harga dan menjaga subsidi program tol laut oleh pemerintah dapat berjalan tepat guna dan tepat sasaran,” ujarnya dilansir ‘BeritaSatu.com’.
Selanjutnya, Wisnu juga mengajak, kepada para seluruh stakeholder, pengusaha, dan pedagang baik dari BUMN maupun swasta yang masuk dalam program rumah kita dan program gerai maritim, agar dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan program tol laut ini dengan sebaik-baiknya.
“Diharapkan program tol laut ini mampu memberikan kontribusi nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia yang berada di daerah yang sebelumnya sangat sulit dijangkau,” demikian Wisnu Handoko. (B-BS/jr)
