Sragen, 28/11/18 (SOLUSSInews) – Terlihat wajahnya begitu berseri, kendati harus melewati skedul padat melelahkan, Presiden Joko Widodo menyatakan optimistis, jalan tol Jakarta hingga Surabaya akan tersambung pada Desember 2018 ini.
“Saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini akan kita resmikan jalan tol Solo-Ngawi di segmen Sragen-Ngawi. Artinya sebentar lagi dari Jakarta sampai Surabaya di akhir tahun ini Insya Allah sudah tersambung semuanya,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan tol Sragen-Ngawi di Sragen, Rabu (28/11/18).
Jokowi mengatakan, pembangunan yang belum rampung yakni Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Salatiga-Solo, kemudian Wilangan-Kertosono.
“Tadi saya tanyakan ke Menteri BUMN dan Dirjen, beliau menyampaikan selesai pertengahan Desember atau akhir Desember 2018 selesai semua. Bapak tinggal cari waktu meresmikannya kapan. Artinya sudah rampung kalau berani ngomong seperti itu,” katanya lagi.
Integrasikan kawasan industri dan pariwisata
Ia mengharapkan, dengan selesainya tol Jakarta-Surabaya ini, seluruh kepala daerah bisa mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan industri, atau kawasan wisata agar semakin ramai. “Jangan sampai tol ini hanya berdiri sendiri sebagai jalan tol, semuanya harus diintegrasikan, sehingga manfaatnya betul-betul maksimal,” ujarnya, seperti dilansir ANTARA dan ‘BeritaSatu.com’.
Dikatakannya lagi, mobilitas orang dan barang bisa melalui jalan tol, sehingga bisa berjalan dengan cepat.
Bangun pondasi baru
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan, Pemerintah telah bekerja keras untuk memperbaiki pondasi ekonomi nasional.
Hal itu mengingat keadaan ekonomi global yang juga turut berubah. Pada bulan-bulan awal pemerintahan Jokowi harga-harga komoditas anjlok. Baik itu batubara, sawit, karet, semuanya turun karena memang ekonomi dunia yang juga dalam posisi menurun.
“Empat tahun lalu, di bulan awal pemerintahan kami, harga komoditas anjlok. Baik itu batubara, sawit, karet, karena ekonomi dunia menurun,” kata Jokowi di Jakarta Barat, Senin (26/11/18) kemarin.
Jokowi menyampaikan, selama empat tahun Pemerintah telah membangun pondasi-pondasi baru.
“Pemerintah ingin bangsa ini hijrah dari yang konsumtif ke produktif, bangsa yang efisien dan bangsa yang kompetitif, karena tanpa ini sangat berat bagi kita untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara-negara lain”.
“Memang kadang-kadang apa yang kita kerjakan hasilnya tidak instan. Hasilnya tidak langsung kita nikmati. Itulah pil kadang-kadang pahit, kadang-kadang sakit. Tapi kita harus memilih itu agar kita bisa menjadi bangsa yang sehat produktif yang kompetitif dan yang efisien,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Perjalanan selama empat tahun berlangsung, Pemeritah telah memperbaiki struktur fiskal, dari yang konsumtif ke produktif. Misalnya, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang prosentasenya 82 persen justru dinikmati oleh kalangan atas, pada 2014 dipangkas dan dialihkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur-infrastruktur, membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan jalan-jalan tol.
Berubah ke ‘indonesia sentris’
Untuk pembangkit tenaga listrik, orientasi Pemerintah memang tidak ‘jawa sentris’. Tidak hanya di Pulau Jawa tetapi ‘indonesia sentris’, karena pemerintah ingin membangun Indonesia.
Untuk sebuah keadaan sosial untuk memunculkan sentra sentra ekonomi baru di luar pulau jawa.
Pemerintah juga telah memangkas regulasi yang berbelit-belit meski sampai saat ini masih belum cukup.
Presiden memberikan contoh izin untuk urusan pembangkit tenaga listrik, dari 258 izin dipangkas menjadi 58.
Namun menurut Presiden ini belum cukup. Ia menilai 58 masih terlalu banyak.
Ketimpangan dan kemiskinan menurun
Disisi lain, menyadari perubahan tersebut bukan hal yang instan, perlu tahapan besar. Seperti, menurunkan ketimpangan dan kemiskinan.
Hasilnya, lanjut Presiden, bisa dilihat dalam empat tahun ini gini rasio telah turun dari 0,41 menjadi 0,38.
Begitu juga dengan kemiskinan turun dari 11,2 persen menjadi satu digit, yakni 9,8 dalam empat tahun.
“Ini memang tidak bisa langsung melompat karena dulu proses gini rasio ini semakin membesar juga proses jangka panjang. Menurunkan juga membutuhkan proses protes dan juga memerlukan waktu,” ulas Jokowi.
Bangun ekonomi umat
Pemerintah juga telah memiliki program keluarga harapan, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia Pintar, juga Dana Desa yang telah digelontorkan sampai sekarang, empat tahun ini sudah pada angka Rp187 triliun.
Pemberdayaan ekonomi kecil juga dilakukan pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya 22-23 persen, ditambah dengan subsidi bunganya menjadi tujuh persen, yang bisa dinikmati oleh usaha mikro, usaha kecil sehingga mereka tidak terbebani oleh bunga yang tinggi.
Bank wakaf mikro juga didirikan pemerintah di pondok pondok pesantren. Memang belum banyak, baru kurang lebih 30 an bank wakaf mikro ini, tetapi paling tidak, menurut Jokowi, pemerintah telah memulai bahwa ekonomi umat juga perlu diperhatikan. “Inilah yang telah kita lakukan,” terangnya.
Adapun pembangunan pondasi baru ekonomi ini juga akan dilakukan di tahun depan guna membangun sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia karena kita memiliki kekuatan 260 juta penduduk. “Ini adalah kekuatan, ini adalah potensi,” tegas Joko Widodo yang mantan Walikota Solo itu. (B-ANT/BS/jr)
