Jakarta, 31/7/19 (SOLUSSInews) – Saat ini tercatat sekitar sejuta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Pusat akan ikut pindah jika ibukota negara dipindah ke Pulau Kalimantan. Hal tersebut merupakan konsekuensi beralihnya pusat pemerintahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Syafruddin, mengatakan, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah direncanakan.
“Sudah direncanakan. Kalau memang ibu kota pindah, ASN-nya pindah,” kata Syafruddin di Jakarta, Selasa (30/7/19).
Syafruddin mengungkap, ASN Pemerintah Pusat mencapai kurang lebih satu juta orang. “Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu satu juta orang,” bebernya.
Dipastikan di Kalimantan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, Ibukota Negara berada di Kalimantan.
Meski begitu, Jokowi masih merahasiakan lokasi persis ibu kota baru tersebut.
“Dari dulu saya sampaikan, Kalimantan yang mana yang belum. Nanti kami sampaikan Agustus lah,” kata Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi di “The Kaldera Nomadic Escape”, Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/19).
“Kajian belum rampung dan tuntas. Kajian kebencanaan air, kajian keekonomian, kajian demografi, sosial politiknya, pertahanan, keamanan. Semua harus komplet,” tegas Jokowi.
Jokowi menambahkan, pemerintah tidak mau terburu-buru memutuskan ibu kota. Hanya saja, Jokowi memastikan, keputusan akan segera diambil.
“Kami tidak ingin tergesa-gesa, tapi ingin secepatnya diputuskan,” ujar Presiden Jokowi, seperti diberitakan Suara Pembaruan, dan dilansir BeritaSatu.com. (S-SP/BS/jr)
