Jakarta, 26/8/19 (SOLUSSInews) – Dengan seksama, Presiden Joko Widodo mencermati berbagai pertanyaan terkait alasan pemindahan ibu kota. Provinsi DKI Jakarta dinilai sudah menanggung beban yang berat.
“Banyak pertanyaan kenapa harus pindah? Beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan jasa. Airport atau bandara udara, pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia,” kata Presiden saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/19).
Presiden menyebutkan, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. “Sebanyak 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menyatakan, beban tersebut akan semakin berat apabila ibu kota tetap berada di Pulau Jawa. Presiden juga menjelaskan latar belakang perlunya ibu kota dipindah dalam waktu secepatnya.
“Kenapa urgent (penting) sekarang? Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa yang berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan yang terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus ditangani,” ucap Presiden Jokowi.
Kesenjangan ekonomi meningkat
Presiden menambahkan, beban yang ada bukan kesalahan pemerintah provinsi DKI. Tetapi, lanjut Presiden, karena besarnya yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Jakarta dan Pulau Jawa. “Kesenjangan ekonomi terus meningkat, meski sejak 2001 telah dilakukan otonomi daerah,” tambah Presiden Jokowi.
Presiden menuturkan, pemindahan ibu kota bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan Jawa dan luar Jawa. Pemerintah bakal membangun industrilialisasi di Pulau Jawa berbasis hilirisasi dan sumber daya alam.
Presiden menyatakan, DKI Jakarta tetap menjadi kota bisnis, keuangan, dan jasa berskala regional dan global. “Rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan Rp 571 triliun tetap terus dijalankan. Pembahasan pada level teknis dan siap dieksekusi,” tegas Presiden.
Acara konferensi pers di Istana Negara turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Demikian Carlos Paath dari Suara Pembaruan melaporkan. (S-SP/BS/jr)
