Makassar, 15/10/20 (SOLUSSInews.com) – Pemerintah benar-benar peduli dengan situasi krisis di tengah pandemi Covid-19 ini, terutama terkait penanganan masalah ketenagakerjaan. Selain menggenjot terbukanya lapangan kerja di sektor swasta melalui pelaksanaan UU Cipta Kerja, kini juga hal serupa berlaku di sektor pegawai negeri.
Dilaporkan, seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan digelar pada 2021. Pemerintah membuka penerimaan satu juta orang. Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, penerimaan ini menjadi penting di masa krisis kesehatan.
Bukan hanya terkait pandemi Covid-19, melainkan masih tingginya angka stunting serta kematian ibu dan anak di Indonesia.
Seperti dilansir Antara, Rabu (14/10/20), Tjahjo mengungkap beberapa formasi CPNS yang dibuka antara lain perawat, bidan, dokter umum dan spesialis.
“Penerimaan CPNS 2021, 1 juta dulu. Kita akan menambah perawat, bidan dan dokter umum, penyuluh pertanian dan perairan. Ini penting, sebab soal stunting yang masih sangat tinggi,” kata Tjahjo sebagaimana dikutip BeritaSatu.com, Kamis (15/10/20).
Tjahjo menyampaikan itu pada Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Tjahjo menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan rekrutmen CPNS.
“Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS,” ungkap mantan Menteri Dalam Negeri ini.
Cepat beradaptasi dengan perubahan
Tjahjo juga menyatakan, aparatur sipil negara (ASN) harus cepat beradaptasi dengan perubahan, khususnya di masa pandemi. “Konteks pengembangan ASN ini yang perlu, termasuk sebagai penilaian bagi mereka. Ini harus dipersiapkan,” ujar Tjahjo.
Disebut Tjahjo pemerintah juga terus melakukan pembinaan di segala unit. Salah satunya pada PTSP. Dengan demikian ukuran kinerja pemerintahan juga dilihat dari kepiawaian staf PTSP. Tjahjo pun meminta PTSP kabupaten/kota mempunyai visi yang sama dengan provinsi.
Tjahjo mengatakan tujuan dari reformasi birokrasi agar pemerintah pusat hingga ke kelurahan dapat menyatu. Begitu pula mulai Kapolri sampai ke kamtibmas, perguruan tinggi, tokoh adat dan ulama. “Didukung dengan birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat,” kata Tjahjo Kumolo, seperti diberitakan ANTARA. (S-ANT/BS/jr)
