Jakarta, 29/5/19 (SOLUSSInews) – Para tokoh politik diminta untuk segera menghentikan ajakan-ajakan revolusi dan people power yang bertendensi makar menjelang hari pengumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei mendatang. Pasalnya, ajakan tersebut berpotensi menimbulkan benturan dan aksi kekerasan di akar rumput.
“Kami mengimbau kepada para tokoh dan aktor politik agar menghentikan narasi gerakan massa pada 22 Mei 2019 seperti people power, makar, dan revolusi yang berdampak pada benturan dan aksi kekerasan di akar rumput,” ujar Koordinator Gerakan Satu Bangsa, Stefanus Asat Gusma, saat konferensi pers, di FX Sudirman, Jakarta, Minggu (19/5/19).
Pihaknya, kata Gusma, telah merekam sejumlah pernyataan para aktor dan tokoh politik yang menyerukan people power dan revolusi jelang tanggal 22 Mei 2019. Di antaranya, Eggi Sudjana, Kivlan Zen, dan Titiek Soeharto yang memberikan pernyataan akan menggelar aksi di KPU pada 21 hingga 22 Mei, meminta diskualifikasi Paslon Jokowi-Ma’ruf.
Kemudian Tokoh Politik Amien Rais yang memperhalus istilah people power dengan diksi Gerakan Kedaulatan Rakyat dan menyerukan pembelaan sampai titik darah penghabisan. Termasuk juga Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno yang dengan sengaja membiarkan upaya gerakan massa pada 22 Mei 2019 dan menyatakan, gerakan tersebut tidak dilarang.
“Bahkan Permadi yang secara terang-terang menyatakan gerakan revolusi yang diduga bertendensi makar, bohong dan mengarah pada diskriminasi SARA, telah kami laporkan kepada Polda Metro Jaya. Gerakan Satu Bangsa taat hukum agar Permadi diproses sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Harus bertanggungjawab
Disebut Gusma, para tokoh dan aktor politik tersebut harus bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada 22 Mei mendatang. Pasalnya, ajakan-ajakan dan narasi gerakan massa yang mereka bangun berpotensi menimbulkan gesekan massa.
“Kalau nanti konflik politik ini mengarah pada benturan di akar rumput hingga berdampak pada gesekan bahkan aksi-aksi kekerasan, maka para aktor dan tokoh politik, seperti Amien Rais sampai Sandiaga inilah yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Gusma berpandangan, para aktor dan tokoh politik harus bijkasana dalam menanggapi situasi yang ada serta dewasa dalam berdemokrasi. Disebutnya, kalah dan menang dalam demokrasi merupakan hal biasa, sehingga perlu disikapi secara bijaksana dan demokratis.
“Jika diduga ada kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu maka gunakan saluran-saluran konstitusional, laporkan ke lembaga-lembaga yang berwewenang seperti Bawaslu atau membawa ke MK. Dan yang terpenting harus siap kalah dan siap menang, jangan hanya siap menang saja,” demikian Stefanus Asat Gusma, seperti dilansir BeritaSatu.com. (S-BS/jr — foto ilustrasi istimewa)
